Politik dan Kemiskinan

Pesta demokrasi telah kita laksanakan pada tanggal 05 April 2009. Sebagian masyarakat Indonesia telah menyampaikan keputusan politiknya akan mendukung siapa untuk menjadi wakilnya agar dapat menyuarakan kepentingan masyarakat termarginal kepada pemerintah ( eksekutif ). Pemenuhan kebutuhan adalah tujuan utama dalam pencapaian suatu kepentingan masyarakat. Apalagi saat ini, masyarakat Indonesia sangat rentan terhadap yang namanya pemenuhan kebutuhan pokok, disamping kesususahan untuk memperoleh bahan kebutuhan pokok, juga kesusahan untuk memperoleh barang - barang untuk mendukung mata pencaharian penduduk misalnya pupuk. Pupuk yang tersedia dalam harga yang cukup mahal akan membuat masyarakat yang semula sebagai produsen akan menjadi konsumerisme sehingga ketahanan pangan bangsa Indonesia akan semakin lemah.

Pembangunan yang hanya bertumpu pada sektor - sektor riil saja hanya akan membuat masyarakat semakin miskin dan tidak ada mental konsumerisme saja. Pembangunan yang seharusnya dilaksanakan bertumpu pada sektor primer sehingga kekuatan masyarakat kelas bawah dapat melakukan fungsi sebagai penyedia ketahanan pangan nasional. Dengan pelibatan pemerintah secara aktif ( proaktif ) dalam penguatan permodalan masyarakat dalam membangun sektor primer merupakan langkah yang sangat baik.

Pembangunan yang ada sekarang harus mengorbankan masyarakat kecil yang tidak memiliki modal yang besar untuk dapat melakukan espektasi ke atas berupa pembelian barang modal dengan harga tanpa subsidi. Hal ini juga dapat terlihat dari keseriusan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dalam usaha yaitu pupuk, BBM dan obat - obatan pertanian. Kurangnya penerapan teknologi dalam peningkatan kemampuan petani dalam mengolah lahan pertaniannya sehingga hasilnya pun cendrung menurun bahkan harus menjaminkan tanahnya untuk mendapatkan modal.

Hal inilah yang tampak pada saat pemilu beberapa waktu yang lalu, betapa maraknya money politics yang terjadi di kalangan masyarakat. Masyarakat menerima hal tersebut sebagai sesuatu hal yang sudah biasa tanpa menyadari bahwa dalam 5 tahun ke depan uang yang seharusnya untuk dia sudah dipotong berlipatganda oleh orang yang menang pemilu yang hanya memberikan uang Rp 100.000,00. Ketidakberdayaan masyarakat ini, terjadi karena pemerintah telah menutup kesempatan mereka untuk naik kelas kepada kehidupan yang " normal".

Kalau dikatakan bahwa angka kemiskinan semakin menurun, karena adanya perbedaan dalam struktur dalam masyarakt misalnya beralihnya masyarakat dari masyarakat produsen kepada masyarakat konsumerisme. Mengapa hal ini terjadi? karena proses yang diciptakan sendiri oleh pemerintah. Ketika masyarakat duu untuk memperoleh sebuah motor sangat susah namun sekarang sangat mudah mendapatkan motor. Bila mengukur angka kemiskinan tersebut diukur dengan punya motor atau tidak maka kelirulah penghitungan tersebut.

Kemiskinan yang saat ini sudah menjadi sebuah profesi yang sangat menjanjikan terutama saat - saat pemilu saat telah mendatangkan suatu pengaruh yang besar bagi pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Tidak ditemukannya seorang negarawan yang sanggup untuk melupakan sejenak kepentingan pribadi maupun golongan partainya dan benar - benar mengadakan perubahan ke hal - hal yang lebih baik bagi rakyat Indonesia. Kemiskinan sebagai wujud dari pelaksanaan politik negara/ pemerintah untuk membuat masyarakat menjadi tergantung dengan elite politik tertentu. Elite politik tertentu tersebut bisa menjelma menjadi aparatur eksekutif negara.

Dapat kita lihat dengan jelas betapa menjelang pemilu tahun 2009 ini begitu seringnya TV dan koran menyiarkan berita - berita yang berisi tentang hal - hal yang menyayat hati. Betapa tidak, terlihat seorang bayi yang tekulai lemas dengan perut kembung, mata cembung di wilayah NTT, dan masih banyak lagi yang lain. Disadari atuapun tidak disadari oleh pemerintah namun inilah realita yang ada saat ini bahwa bangsa kita sedang mengalami hal tersebut.

Siapakah yang bertanggung jawab WHO PBB atau Pemerintah Republik Indonesia ?. Masyarakatlah yang seharusnya memberi jawab karena ini bukan permasalahan politik tetapi permasalahan sehari - hari masyarakat Indonesia. Pada saat ini masyarakat memiliki posisi upper bargaining, karena itu manfaatkanlah kesempatan ini untuk memilih pemimpin yang memiliki visi untuk masyarakat, karena dengan masyarakat " kenyang "  maka semua roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.