Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2005 ini 218,868,791 yang bermukim pada kurang lebih 300- 400 pulau di seluruh nusantara. Wilayah yang besar dengan potensi konflik yang tinggi juga. Potensi konflik yang paling tinggi adalah potensi konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konflik - konflik yang terjadi hanya berkutat di sekitar pembagian kewenangan. ketika Pemerintah daerah menerbitkan Peraturan daerah sering bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Perebutan sumber daya alam yang merupakan kekayaan suatu daerah di klaim oleh pemerintah daerah adalah aset daerah yang harus digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat daerah itu. Di satu sisi pemerintah daerah juga harus mengadakan lobi - lobi kepada pemerintah pusat karena kebijakan yang tertinggi terletak di pemerintah dalam hal ini Presiden, wakil Presiden dan Menteri sebagai pembuat kebijakan nasional mengenai peralihan pembangunan nasional terhadap suatu daerah. Pembangunan Sulawesi Selatan sebagai pintu utama perdangan di wilayah Indonesia timur merupakan contoh yang utama. Interest yang ditunjukan oleh pemerintah propinsi Sulawesi selatan kepada pemerintah pusat melalui seorang wakil presiden Muh. jusuf Kalla adalah salah bentuk sub ordinasi antara pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Yang menjadi pertanyaan berikutnya mengapa pintu gerbang tersebut harus dibangun di Sulawesi Selatan ? Menurut Penulis ada banyak kelemahan dalam pertimbangan membangun pintu gerbang perdagangan di Sulawesi Selatan, mengapa tidak di bangun di Poso yang memiliki letak strategis dan kondisi yang laut yang terlindungi sehingga ombaknya tidak keras. Jika tidak disikapi dengan bijaksana dan komprehensif maka tidak mungkin akan tercipta negara Indonesia timur dengan presidennya berasal dari Sulawesi Selatan.
Dari segi peraturan kekuatan tarik menarik kepentingan tersebut dapat diselesaiakan dengan muncul penyempurnaan UU otonomi daerah yang mandul menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memuat sebagai berikut:
1. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tetap dilaksanakan dan tidak ada maksud untuk melakukan resentralisasi
2. konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daeah yang paling dekat dengan masyarakat.
3. tujuan pemberian otooi tetap seperti yang telah pernah dirumuskan yaitu untuk memberdayakan daerah yang termasuk masyarakat, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi - fungsi, seperti pelayanan, pengembangan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Asas - asas penyelenggaraan pemerintah seperti desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan secara proporsional sehingga saling menunjang
5. penyempurnaan yang dilakukan sifatnya menyesuaikan dan menyelaraskan dengan perubahan UUD 1945. Dalam konteks ini, salah satu yang menjadi substansi penting adalah tata cara pemilihan kepala daerah yang akan dipilih secara langsung
6. penyempurnaan ditujukan untuk melengkapi beberapa ketentuan yang belum cukup umur
Tidak semua kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah, dalam UU RI No. 32 Tahun 2004 kewenangan yang tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat adalah Politik luar negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan fiskal nasional dan agama.
Timbulnya berbagai konflik di berbagai daerah di Indonesia juga merupakan sumber bagi terjadinya disintegrasi bangsa. konflik horizontal dan vertikal yang terjadi merupakan bentuk ketidakpuasan atas pelaksanaan pembangunan yang terjadi. sebagai contoh : Pada masa pemerintahan orde baru Propinsi DI Aceh yang sekarang telah berubah nama menjadi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Propinsi Timor - Timur yang saat ini sudah pisah menjadi negara sendiri yang dituangkan dalam perjanjian New York. Lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan juga mengundang berbagai reaksi salah satunya Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu, " Kita harus memperhatikan, Timor Timur sudah lepas, kini giliran Sipadan dan Ligitan, dan juga ada ancaman di Aceh. Jika kita masih sibuk saja menyalahkan satu sama lain dan lupa bersatu, Indonesia akan tercerai berai."
Pada sistem pemerintahan negara kedudukan Polri sangat strategis dan vital. Kepolisian merupakan institusi yang memiliki peranan yang sangat kuat ( powerfull). Pada masa Reformasi ini ada beberapa konflik yang dapat mengancam terjadinya diintegrasi bangsa yaitu konflik di Poso yang telah dapat diselesaikan oleh satuan tugas khusus Mabes Polri.
ANALISA
Konsep Negara kesatuan Indonesia
Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dicantumkan di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Dalam UU RI No. 43 Tahun 2008 pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) UU RI No. 43 Tahun 2008 disebutkan bahwa batas wilayah negara Indonesia, meliputi:
a. di darat berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste;
b. di laut berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste; dan
c. di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.
Peran Polri
Tugas Pokok Polri berdasarkan pasal 13 Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI adalah:
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan , pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Polri dalam dimensi administrasi negara melaksanakan 3 ( tiga ) fungsi yaitu :
1. Sistem administrasi negara
2. Sistem administrasi keamanan ( telah berubah sejak terbitnya Tap MPR No. VII tahun 2000 tentang pemisahan antara TNI dan Polri ).
3. Sistem administrasi peradilan pidana.
Karena itulah, Polisi merupakan bagian dari usaha untuk mempertahankan integritas bangsa Indonesia dengan komponen bangsa yang lain, terutama agar militer ( TNI ) dan masyarakat agar tetap bersatu dalam tatanan Indonesia. Dan masih banyak peran yang dimainkan oleh Polri dalam melaksanakan tugas utamanya dalam memegang tanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu :
1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit - penyakit masyarakat
3. Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat termasuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan
4. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam
5. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap undang - undang dan peraturan - peraturan negara.
6. Dalam bidang sistem peradilan pidana mengadakan penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan - ketentuan dalam KUHP dan peraturan - peraturan yang lain.
7. Mengawasi aliran - aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
8. Melaksanakan tugas - tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.
Sejarah telah membuktikan, sekitar tahun 1945 - 1965, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil saat Polri mau membuktikan jati dirinya sebagai suatu eksistensi penjaga negara kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut :
1. Laporan BP - KNIP di daerah Yogyakarta adanya aliran - aliran yang bertentangan dengan tujuan dan siasat perjuangan Republik Indonesia. Gerakan ini mempengaruhi rakyat untuk menyerah kepada musuh ( Belanda ) dengan penganjurnya berasal dari daerah Muntilan, memiliki pengikut yang berjumlah besar sehingga Polisi mengalami kesulitan melakukan pembersihan.
2. Selain itu di Yogyakarta juga ada gerakan penyelidik rakyat jelata mendatangi penduduk pedesaan dengan mengajukan pertanyaan - pertanyaan sehubungan dengan kemiskinan yang dialami oleh rakyat. Selanjutnya mereka membagi pakaian dan makanan dari pemberian Belanda.
3. Di wilayah Surakarta munculnya gerakan keagamaan dan kebatinan yang bertujuan melemahkan semangat sert menghalangi persiapan - persiapan pertahanan rakyat dalam menghadapi Belanda.
4. Di wilayah Kedu Yogyakarta, berkembangnya praktik - praktik perjudian yang disebut sebagai salah satu siasat Belanda untuk memperluas daerah jajahannya di daerah - daerah pertahanan Republik Indonesia. Di daerah Brobudur, permainan judi dan dadu merajalela secara besar - besaran.
5. Adanya tindakan - tindakan dari pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab, baik dari badan - badan resmi maupun tidak resmi yang memaksa meminta barang - barang masyarakat.
6. Adanya tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok - kelompok ekstrim ( gerombolan ) yang melakukan penyerangan pos Polisi, penculikan dan pembunuhan terhadap masyarakat yang tidak mendukung tindakan mereka.
Pada era reformasi saat ini, sejarah seakan berulang, adanya tindakan - tindakan yang mengarah kepada perbuatan - pebuatan yang ingin memecah belah integritas bangsa dengan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap Pemerintah melalui menimbulkan keresahan maupun ketidakamanan di dalam masyarakat sehingga disintegrasi adalah pilihan terakhir dan terbaik. Keresahan maupun ketidakamanan tersebut bukan hanya bersifat kekerasan fisik tetapi juga ketersedian pangan, sandang dan papan ( bentuk - bentuk kejahatan modern ) diantaranya ;
1. 39 kasus kekerasan fisik yang dapat diselesaikan oleh Polri melalui Satgas khususnya di Poso Sulawesi Tengah
2. Kelangkaan Pupuk bersubsidi terhadap para petani kelas menengah ke bawah karena adanya pebuatan distibutor kelas atas yang memanipulasi distibusi pupuk ke perusahaan untuk kepentingan pribadi.
3. Kelangkaan BBM yang sempat dialami pada saat akan naiknya harga BBM beberapa waktu yang lalu yang memicu adanya demonstrasi beberapa elemen masyarakat bahkan hingga pada perbuatan melanggar hukum yaitu menyandera mobil tangki distribusi BBM ke SPBU - SPBU
4. Kesusahan masyarakat untuk mendapatkan beras diakibatkan tinggi harganya distibusi yang mengakibatkan harga beras melonjak naik menjadi tidak dapat dijangkau oleh masyarakat golongan bawah.
Masalah - masalah di atas telah dapat dijawab Polri dengan meningkatkan kemampuan dan profesionalitasnya. Dengan melihat sejarah tentunya dapat dimaklumi kalau sampai saat ini Polri masih dalam tahap reformasi budaya organisasi untuk menuju profesionalitas Polri karena budaya organisasi Polri yang sudah mendarah daging sejak zaman revolusi.
Keberadaan Polri yang selalu menjadi pergunjingan dan tarik menarik kepentingan antara komponen - komponen sistem pemerintahan negara. Pelaksanaan tugas kepolisian pun beberapa kali berubah dan harus menyesuaikan dengan majikan barunya. Perlu dipahami bahwa Polri yang ada sekarang bukan hasil pembentukan bangsa Indonesia seutuhnya, tetapi lebih merupakan sebuah peninggalan bangsa kolonial yang berkuasa sebelum negara Indonesia merdeka. Awalnya kepolisian digunakan untuk menjaga barang - barang bangsa kolonial dari ancaman pencuri atau pemberontak pribumi. Pada jaman Belanda sifat kepolisian sentralistik yang dipusatkan di Jawa. Pada jaman Jepang sifat kepolisian diberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk pemerintah kepolisiannya sendiri - sendiri dan itu diakui oleh Jepang. Sifat kepolisian pada jaman Belanda dan Jepang pada dasarnya sama karena kepolisian diberikan doktrin, tugas dan wewenang polisi lokal. Hal ini menimbulkan kurang terciptanya rasa nasionalisme. Pada jaman Revolusi Kedudukan Kepolisian berada pernah berada di bawah perdana menteri dan di bawah panglima ABRI.
Pada saat di bawah perdana menteri, Polisi mengadakan kerjasama dengan dinas - dinas pemerintahan yang lain yaitu antara lain : jawatan pos, telepon, telegraf, kementerian pekerjaan umum, kementerian kesehatan dan kementerian keuangan, polisi tentara, polisi tentara laut, laskar masyarakat serta badan khusus yaitu DPN dan DPD. Oleh kapolri saat itu R.S. Soekanto T., menyatakan bahwa kepolisian mampu untuk melaksanakan pemeliharaan keamanan dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi pada saat itu sehingga bantuan kekuatan yang berlebihan tersebut sebaiknya ditarik karena justru merintangi pelaksanaan hak dan wewenang kepolisian dalam melakukan pengejaran, penangkapan, penahanan dan penggeledahan. Pada tahap ini kewenangan kepolisian sangat besar dan diberikan oleh pemerintah, namun pelaksanaan tugas utamanya lebih kepada kejahatan implikasi dari politik kemudian baru melaksanakan tugas ketertiban masyarakat.
Pada saat Polri berada di bawah ABRI, pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum hanya sebagai slogan saja. Polri dikenal sebagai organisai yang tidak independent, tidak netral ( politik praktisnya golkar ), tidak humanis, keras, arogan dan otoriter. Pada masa ini Polri mengalami kemunduran dari segi organisasi yaitu:
1. Di seluruh Indonesia mengukur jumlah Polisi selalu menggunakan" Police population ratio ". PBB menetapkan pedoman 1:500, pada permulaan kemerdekaan, ratio polisi sudah mendekati 1:500, tapi dalam 30 tahun orde baru terus menurun hingga mencapai 1:1200, jadi termasuk polisi terkecil di dunia.
2. Sistem pendidikan Polri yang digabung dengan sistem pendidikan militer, tanpa memberikan ilmu kepolisian kepada polisi yang sekolah sehingga pengetahuan polisi tersebut mengenai ilmu kepolisian yang menyangkut fungsi tehnis kepolisian terutama dalam penyelidikan dan penyidikan sangat kurang.
3. Pengembangan ilmu kepolisian menyangkut penanganan kasus narkoba, terorisme, laboratorium forensik, taktik dan teknik polisi lalu lintas dan sebagainya sangat kurang karena semua diambil oleh TNI
4. Anggaran pembangunan Polri pada tahun 1979 sebesar Rp 4,5 M, bila dibanding dengan harga satu buah pesawat hercules AURI saat itu adalah Rp 19 M.
Menurut penulis, ada 4 komponen bangsa yang dapat membuat diintegrasi bangsa terhadap keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia :
1. Pemerintah Pusat
Pisahnya Timor Timur dari negara Indonesia, yang diikuti oleh Pulau Sipadan dan Ligitan adalah salah bentuk contoh keteledoran pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai kekuatan yang dapat menolak ataupun menerima setiap rekomendasi dari dunia internasional. Perlu diingat bahwa konsep negara kesatuan bagi Indonesia adalah harga mati dan tidak bisa ditawar - tawar lagi.
2. Pemerintah Daerah
Dengan munculnya undang - undang RI No. 32 Tahun 2004 merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang sangat besar tersebut bila disalahartikan dan disalahgunakan oleh pemerintah daerah dapat berakibat terciptanya hubungan yang tidak harmonis antara pusat dan daerah sehingga bisa menimbulkan konflik vertikal yang akan berakibat pada diintegrasi bangsa
3. TNI
TNI sebagai kekuatan utama dalam pertahanan ( TAP MPR No. VII/2000) Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menghadapi musuh - musuh yang datang dari negara lain. Untuk hal ini penggunaan senjata api yang ada di tangannya sangat diperlukan. Akan tetapi, saat laras senjata api tersebut diarahkan ke dalam wilayah negara dengan sasarannya warga negara Indonesia atau warga negara asing yang dalam perlindungan negara Indonesia, apalagi merongrong pemerintahan yang sah hal itu yang salah. Dengan penyalahgunaan kewenangan yang salah ini dapat mengakibatkan diintegrasi bangsa Indonesia.
4. Aparat penegak hukum ( Polisi, Jaksa, Hakim)
Aparat penegak hukum seharusnya menegakkan hukum bukan sebagai pelanggar hukum. Penegak hukum yang tidak menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum akan mematikan supremasi hukum Indonesia seperti yang tertuang di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kalau hukum tidak berjalan, maka yang akan terjadi adalah anarkis dari kelompok - kelompok masyarakat dan akan tercipta hukum rimba: siapa kuat di yang menang. Hal ini akan mengakibatkan diintegrasi bangsa (perpecahan oleh kelompok - kelompok tadi ).
5. DPR ( Partai Politik )
Lembaga legislatif yang memiliki kewenangan yang sangat besar untuk menentukan kemana bangsa ini akan berjalan, wujud implementasi dari kekuasaan masyarakat Indonesia. Bentuk disintegrasi bangsa ini bermacam - macam yang terimplementasi melalui peraturan perundang - undangan yang tercipta dari pemikiran - pemikiran anggota DPR RI. Ketika undang - undang tersebut tidak dibahas secara komprehensif menurut akal sehat dan hati nurani maka akan sangat berbahaya bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Konsep Negara Kesatuan bagi Indonesia adalah harga mati yang tidak bisa ditawar - tawar lagi. Keberadaan negara yang terletak pada beberapa pulau yang dipisahkan oleh air sangat rentan untuk terjadinya diintegrasi bangsa, karena itu perlunya :
1. Penguatan doktrin akan kecintaan terhadap Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimulai dari pejabat negara dalam hal ini Presiden hingga pada pejabat - pejabat eslon bawah bahwa konsep negara kesatuan adalah harga mati bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Peningkatan profesionalisme POLRI dalam bidang keamanan yaitu peningkatan kemampuan taktik, teknis dan strategis yang didukung oleh kemampuan teknologi peralatan yang canggih dalam melakukan deteksi dan pengolahan data. Selain hal tersebut, POLRI juga harus didudukkan pada posisi yang tepat sebagai lembaga yang independent ( merdeka ) dan netral ( tidak memihak/ diskriminasi ) sehingga POLRI dalam berbuat dapat apapun di dalam jalur hukum dan aturan yang berlaku. Penguatan ini harus dilaksanakan untuk menjamin POLRI dapat melaksanakan kewenangannya dengan tepat, benar dan cepat.
3. Pemberian penyuluhan kepada masyarakat akan penting menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di seluruh wilayah Indonesia melalui program Polmas POLRI merupakan suatu langkah yang sangat murah dan tentunya akan dapat mencegah sebelum hal tersebut menjadi kejadian yang nyata.
Konsep negara kesatuan bagi bangsa Indonesia adalah sangat penting. Sebagai satuan kesatuan perlunya melakukan perkuatan - perkuatan dari semua komponen yang ada di dalam sistem pemerintahan negara dan masyarakat. Mampu melakukan deteksi dini terhadap adanya indikasi yang mengarah terhadap terjadinya disintegrasi bangsa merupakan hal perlu dilakukan.
Disintegrasi bangsa ini awalnya tidak harus berwujud pada konflik kekerasan yang terjadi antara masyarakat - pemerintah, tetapi juga dapat berawal dari adanya kebijakan pemerintah yang tidak tepat yang bisa mendatangkan konflik horizontal maupun vertikal.
POLRI telah membuktikan perannya dalam mengawal setiap adanya "suara - suara" yang mengindikasikan akan terjadi suatu konflik yang akan berakibat terhadap terjadi disintegrasi bangsa. Pelaksanaan peran POLRI sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum merupakan kekuatan yang bisa mendeteksi bahkan mencegah terhadap disintegrasi bangsa. Dengan dijaminnya hak - hak hukum setiap individu / kelompok masyarakat merupakan salah satu bentuk pengakuan penghargaan terhadap keberadaan perbedaan yang ada di dalam masyarakat.
Peran POLRI sangat vital terutama dalam menjaga integrasi bangsa dan negara karena akan mengatasi suatu masalah yang belum kelihatan untuk terwujudnya menjadi suatu kejahatan yang kelihatan harus dicegah bahkan kalau bisa ditiadakan dengan tetap menjunjung tinggi Hak asasi manusia, karena itu perlu :
1. Mengedepankan Fungsi Kepolisian dalam penanganan setiap masalah sosial terutama yang mempunyai implikasi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat karena pada dasarnya semua masalah sosial akan berhadapan dengan adanya ketidaktertiban di dalam masyarakat. Dengan pelibatan tersebut, POLRI dapat memberikan saran terutama dalam penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Pemerintah harus mengurangi campur tangan dalam penegakan hukum agar masyarakat yang merasa hak - haknya dilanggar dapat memperoleh keadilan dengan pemidanaan orang yang bersalah dan melakukan ganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan, sebagai contoh nyata adalah kasus lumpur lapindo.
DAFTAR PUSTAKA
1. Samego, Indria, Dr. Sistem Pertahanan - keamanan Negara. Jakarta. The Habibie Center. 2001
2. Sketsa Perjalanan Berdemokrasi, Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta. 2005
3. Nasir, Muhammad. Konflik presiden versus Polri di era transisi demokrasi. Jakarta. Pusat studi politik Madani Institute. 2004
4. Djamin, Awaloedin, Prof,Dr. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Kenegaraan : dulu, kini dan esok. Jakarta. PTIK Press. 2007
5. Materi mata kuliah ilmu Administrasi pemerintah dosen Sidratahta Mukhtar pada tanggal 01 April 2009 di PTIK Jakarta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Saran dan Masukan dari pembaca sangat kami harapkan